Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli) (Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli)

Main Article Content

ayuwandira morad
Abd Rahman Alatas
Risman Risman

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of Budgetary Knowledge of Council Members on Regional Financial Supervision in Tolitoli Regency with Community Participation as a moderating variable. This study uses a quantitative research approach design, namely research that describes in detail the effect of the Knowledge of Council Members on Budgeting on Regional Financial Supervision in Tolitoli Regency with Community Participation as an intervening variable. This type of research is used to develop concepts and collect facts and test hypotheses. Sources of data in the form of primary and secondary data, namely primary data are data from interviews and research questionnaires and secondary data are data obtained indirectly such as documentation data, articles, and organizational structure. Based on the research and discussion results, it can be concluded that the Budgetary Knowledge of Council Members has a significant effect on Regional Financial Supervision in Tolitoli Regency. Regional Financial Supervision affects the Absolute Residual value so that it can be said that Community Participation (Z) moderates the relationship between Council Member Knowledge (X) and Regional Financial Supervision (Y).


Keywords : Budget knowledge of council members, regional financial supervision, community participation

Article Details

How to Cite
morad, ayuwandira, Alatas, A., & Risman, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli). Economy Deposit Journal (E-DJ), 4(1), 255-267. https://doi.org/10.36090/e-dj.v4i1.1207
Section
Articles

References

Abdul Halim. 2012. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Alim, Mohammad Nizarul, 2013, Pengaruh Ketidakpastian Strategik dan Revisi Anggaran Terhadap Efektivitas Partisipasi Penyusunan Anggaran: Pendekatan Kontijensi, Ventura, Vol. 6, No. 3, hal. 317-328.
Arsyad, Lincolin. 2017, Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga. BP STIE,Yogyakarta
Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Pustaka.
Alamsyah, 2012 Strategi Penguatan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Vol. 3, Nomor 6, Desember 2010 (ISSN: 1979-0899), diakses 2/2/2021
Ghozali. Imam, 2016, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan . penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan NasionalKrina, Loina Lalolo. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Pustaka.
Nur, muchamad. 2011. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan Tentang anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sukoharjo JawaTengah), Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Sopanah, 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Public Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta), SNA VI Surabaya, Oktober 2013, p1160
Sugiyono, 2014, Statistika untuk penelitian, Penerbit CV. Alfabeta, Edisi . ke 14, Bandung.
Sugiyono, 2016, Statistika untuk penelitian , Penerbit CV. Alfabeta, Edisi ke 15, Bandung
Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, 2010, Penerbit Belabook Media, Jakarta.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Ripublik Indonesia, Jakarta, 2003.
Yudoyono, Bambang. 2013. Otonomi Daerah. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan