Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

  • Kusnadi Umar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
  • patawari patawari Universitas Indonesia Timur

Abstract

The involvement of RT /RW as a successful team of Paslon Mayor and Deputyota in the Makassar City Election in 2020 is considered to interfere with the functions of the services carried out. This study aims to analyze the issue of neutrality RT / RW from the regulatory side. The results showed that, RT/RW involvement as a successful team of Paslon Mayors and Deputy Mayors in the Makassar Municipal Elections in 2020, due to the absence of prohibitions in the regulation. While expecting RT/RW neutrality in any political momentum, it is not enough with moral appeal, but it requires regulatory assertiveness accompanied by the threat of sanctions. The absence of regulation is also an obstacle for Bawaslu in law enforcement, it is a consequence of the enactment of the principle of legality or in the law of administration of the state known as wetmatigheid van het berstuur.

References

Buku dan Jurnal

Juanda, Enju. (2016). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. Jurnal Ilmiah Galus Jutisi, 4 (2), 162.

Kushandajani. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2, (1), 53-64.

Monteiro, Josef M. (2018). Teori Penemuan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Hukum PRIORIS, 6 (3), 271.

Ningrawati, Asfira Indah. (2019). Pencalonan Pasangan Danny Pomanto Dan Indira Mulyasari Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018. Electoral Governance Thesis; Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu (1), 1.

Nugraha, Harry Setya dkk., (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Justisi Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1), 20-38.

Radjab, Syamsuddin. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Politik Profetik, 6 (2), 168.

Seokanto, Seorjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 13-14.

Sudrajat, Tedi dan Agus Mulya Karsona. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Media Hukum, 23 (1), 87-94.

Hartono, Sunaryati. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1.

Website

Jumlah RT/RW dapat dilihat pada https://news.detik.com/berita/d-3432227/makassar-gelar-pemilihan-ketua-rt-rw-serentak-di-153-kelurahan, diakses tanggal 29 November 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, https://kota-makassar.kpu.go.id/web/5055/daftar-pemilih-tetap-pilwali-makassar-2020/, diakses tanggal 25 November 2020.

Komunitas RTRW di Makassar Dukung Danny Pomanto Maju Kembali di Pilwalkot, https://news.detik.com/berita/d-4881253/komunitas-rtrw-di-makassar-dukung-danny-pomanto-maju-kembali-di-pilwalkot, diakses tanggal 29 November 2020.

Dukungan RT dan RW Bertambah Appi-Rahman, https://beritakotamakassar.com/berita/2020/11/25/dukungan-rt-dan-rw-bertambah-appi-rahman/, diakses tanggal 29 November 2020.

Saiful Jihad (Anggota Bawaslu Sulsel), http://sulsel.bawaslu.go.id/publikasi/235b26e3fae9c00e9445a8d91959a5bf/berita/261, diakses tanggal 30 November 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Ketua RW (Rukun Warga) Kota Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).

Published
2021-06-01
How to Cite
Umar, K., & patawari, patawari. (2021). Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020. PETITUM, 9(1), 78-87. https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.