Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

  • Fitri Sembiring Milala UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
  • Rahmi Ayunda Universitas Internasional Batam
Keywords: Normative Review, Consumer Protection, Illegal

Abstract

ABSTRACT: The need for skincare has become a primary need for the community, especially for women because it is the number of business actors who take advantage of this situation to trade illegal skincare and do not think about the negative impact that occurs, on the other hand, the lack of understanding of the community to choose and determine skincare that is safe to use besides that the government in the supervision of business actors has not been carried out to the maximum purpose of this article's research to Knowing the protection, effectiveness, and accountability for the rules in positive law in Indonesia what if consumers ask for accountability for business actors who have violated consumer protection rules. The research methods used in this article use normative research methods. Which will discuss a principle, norm, doctrine, and legislation related to the protection of comments. Regulation No. 8 of 1999 concerning consumer protection in the regulation has been explained the rights that can protect consumers in order to achieve the goal of avoiding consumers from negative access in the use of illegal products.

ABSTRAK: Kebutuhan skincare telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat khusus nya untuk para wanita karena hal tersebut banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan ini untuk memperdagangkan skincare ilegal dan tidak memikirkan dampak negatif yang terjadi, di sisi lain minim nya pemahaman masyarakat untuk memilih dan menentukan skincare yang aman di gunakan selain itu pemerintah dalam pengawasan terhadap pelaku usaha belum dilakukan secara maksimal tujuan dari penelitian artikel ini untuk mengetahui perlindungan, efektifitas ,dan pertanggung jawaban atas aturan dalam Hukum positif di indonesia  bagaimana apabila konsumen meminta pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha yang telah melanggar aturan perlindungan pemakai. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif. Penggunaan metode ini akan membahas suatu asas, norma, doktrin, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kosumen. Peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen di dalam aturan tersebut telah di jelaskan hak-hak yang dapat melindungi konsumen agar tercapainya tujuan terhindarinya konsumen dari akses negatif dalam pemakain produk ilegal.

References

Buku/Jurnal

A.A Gde Agung Brahmata, (2016) “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali”, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenoktariatan, 1,(2).

Arkisman & Sholihah, M (2021). Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,10(2),11

Isnaini, Enik, (2020) ‘Memperdagangkan Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Atau Aturan Yang Ada Untuk Di Edarkan Kepada Masyarakat.’, Jurnal Independent Fakultas Hukum, , 105–8.

Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. (2019). "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 12

Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7.(5).

Nur Hafni, (2018). Sanusi Bintang,” Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurhafni, kanun jurnal ilmu hukum.20,(3), hlm.474

Respati, Mutia Raras, (2018) . Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Palar | Pakuan Law Review (Universitas Pakuan,). 4(2).

Sharon, Grace. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’. Binamulia Hukum (Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 7(1),50–70.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlingdungan Konsumen

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Published
2022-04-28
How to Cite
Milala, F., & Ayunda, R. (2022). Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. PETITUM, 10(1), 1-11. https://doi.org/10.36090/jh.v10i1.1211
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.